Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desa di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti danyatakan oleh seorang antropolog, perasaan ...

Paradigma Baru mengenai Desa tersebut juga sejalan dengan peran kepala Desa dalam memimpin Desa di era pembaharuan Desa seperti sekarang ini. Penjelasan UU nomor 6 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.  Baca selengkapnya ...

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer. Istilah Perpustakaan Digital pertama kali dikenalkan lewat proyek NSF/DARPA/NASA: Digital Libraries Initiative ...

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...

STRUKTUR KEANGGOTAAN LINMAS DESA SAMPALAN TENGAH   NO NAMA JABATAN DALAM ALAMAT KETERANGAN     SATGAS LINMAS     1 Perbekel Desa Sampalan Tengah Pembina BD. Papaan   2 Kasi Pemerintah Kepala Pelaksana BD. Pakel   3 I Nengah Sudiana Kepala Regu Pengamanan BD. Pakel   4 I Wayan Sudiana  Anggota  BD. Pakel   5 I Wayan Suarta  Anggota  BD. Pakel   6 I Wayan Suariawan  Anggota  BD. Pakel   7 I ...

KEPUTUSAN KEPALA DESA NO NO/TGL SK TENTANG URAIAN SINGKAT NO/TGL DILAPORANKAN 1  SK Nomor 01 02-1-2019  Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Sampalan tengah  Untuk dapat diketahui Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Sampalan Tengah.     2 SK Nomor 02 Tahun 2019   Tentang Pembentukan Panitia Pengelola Desa  Untuk diketahui panitia Tim Pengelola Desa.    3  SK Nomor 03 tahun 2019  Tentang Susunan Pengurus Organisasi Pengelola Bumdes ...

Isi Peraturan Kepala Desa NO PERKEL TANGGAL/TAHUN PERKEL URAIAN NOMOR 01  2 JANUARI 2018 TENTANG PENGELUARAN DESA YANG MENGAKIBATKAN BEBAN APBDESA YANG DAPAT DIKELUARKAN SEBELUM RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA DITETAPKAN NOMOR   2   2 JANUARAI 2018 T E N T A N G  BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NOMOR 3 2 JANUARI 2018 TENTANGSISTEM PENGGAJIAN DAN BONUS KARYAWANBADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )TAMAN ARTA SEJAHTERA NOMOR  ...